Surabaya||Matarakyat.net — Kepemimpinan Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Edo, menuai kritik dari kader PMII Unitomo, Abdul Aziz. Ia mempertanyakan realisasi program kerja, arah gerakan organisasi, hingga keberanian PKC PMII Jawa Timur dalam merespons berbagai persoalan publik yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.
Abdul Aziz menilai, organisasi mahasiswa yang memiliki tradisi intelektual, kaderisasi, dan gerakan sosial seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) semestinya mengambil peran aktif dalam mengawal kepentingan masyarakat. Menurutnya, organisasi tidak cukup hanya menjalankan agenda internal, tetapi juga harus mampu menunjukkan keberpihakan melalui sikap kritis dan advokasi terhadap persoalan publik.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah maraknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Jawa Timur. Ia mempertanyakan sejauh mana PKC PMII Jawa Timur mengambil langkah konkret untuk mengawal persoalan tersebut, baik melalui kajian, pernyataan sikap, maupun advokasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika persoalan publik terus bermunculan, kader berhak mempertanyakan posisi organisasi. Di mana PMII Jawa Timur ketika masyarakat membutuhkan suara kritis mahasiswa? Jangan sampai organisasi hanya aktif dalam agenda internal, tetapi kehilangan daya respons terhadap persoalan di luar organisasi,” tegas Abdul Aziz.
Menurutnya, sikap organisasi mahasiswa terhadap persoalan publik menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai sejauh mana nilai perjuangan PMII benar-benar dijalankan dalam praktik.
Janji dan Optimisme Saat Debat 2025 Dipertanyakan
Abdul Aziz juga menyoroti optimisme yang disampaikan Edo dalam forum debat pada 2025 di hadapan kader PMII Jawa Timur. Ia menilai, gagasan yang disampaikan dalam forum pemilihan kepemimpinan seharusnya dapat diukur melalui realisasi program kerja, konsistensi gerakan, dan keberanian mengambil sikap terhadap persoalan strategis.
Ia mempertanyakan apakah berbagai gagasan tersebut telah diterjemahkan menjadi program konkret atau masih sebatas narasi yang disampaikan dalam forum organisasi dan media sosial.
“Menjadi ketua umum bukan sekadar soal kemampuan menyampaikan gagasan. Yang dibutuhkan kader adalah bukti, program yang jelas, gerakan yang terukur, dan keberanian mengambil sikap. Kalau optimisme hanya berhenti pada kata-kata, lalu apa yang bisa dibanggakan dari kepemimpinan tersebut?” ujarnya.
Bagi Abdul Aziz, persoalan tersebut bukan semata-mata kritik terhadap individu, melainkan bagian dari evaluasi terhadap arah dan orientasi kepemimpinan PKC PMII Jawa Timur.
Ia menegaskan, kepercayaan kader tidak cukup dibangun melalui retorika, tetapi harus diperkuat dengan konsistensi antara visi, program kerja, keputusan organisasi, dan tindakan nyata di lapangan.
Gerakan dan Diplomasi Dinilai Harus Berjalan Seimbang
Dalam pandangannya, Ketua PKC PMII Jawa Timur harus memiliki kemampuan membangun gerakan sekaligus menjalankan diplomasi. Kedua hal tersebut dinilai saling melengkapi dalam memperjuangkan aspirasi kader dan masyarakat.
Gerakan diperlukan untuk menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Sementara itu, diplomasi berperan dalam membangun komunikasi strategis, membuka ruang penyelesaian persoalan, serta mendorong perubahan kebijakan melalui jalur yang tepat.
“Ketua PKC harus kuat dalam gerakan dan diplomasi. Gerakan tanpa strategi bisa kehilangan arah, sedangkan diplomasi tanpa keberanian bergerak hanya akan menjadi komunikasi tanpa daya tekan. Jika keduanya tidak berjalan, organisasi berisiko kehilangan kepercayaan kader dan semakin jauh dari fungsi perjuangannya,” tegasnya.
Abdul Aziz mengingatkan, kepemimpinan organisasi mahasiswa tidak semestinya berhenti pada rutinitas struktural, kegiatan seremonial, maupun konsolidasi internal. Setiap agenda organisasi, menurutnya, harus memiliki tujuan yang terukur dan memberikan kontribusi bagi penguatan kader serta kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong PKC PMII Jawa Timur membuka ruang evaluasi terhadap capaian program kerja, efektivitas gerakan, dan keberhasilan organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ungkapan “Tidak Enak dengan Ibu” Disinggung, Independensi Jadi Sorotan
Kritik Abdul Aziz turut menyentuh persoalan independensi kepemimpinan. Ia menyinggung ungkapan “tidak enak dengan Ibu” yang, menurutnya, pernah menjadi pembicaraan dalam dinamika organisasi beberapa tahun lalu.
Ia mempertanyakan konteks ungkapan tersebut serta apakah pertimbangan di luar kepentingan organisasi berpotensi memengaruhi keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan.
Meski demikian, Abdul Aziz menegaskan bahwa persoalan itu perlu dijelaskan berdasarkan konteks dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Menurutnya, independensi merupakan prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap pemimpin organisasi mahasiswa, terutama ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“PMII harus berdiri di atas kepentingan organisasi, kader, dan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa sikap organisasi ditentukan oleh pertimbangan personal atau kepentingan tertentu. Kepemimpinan harus transparan, independen, dan berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan,” ujarnya.
Ia menilai, keterbukaan dalam menjelaskan keputusan organisasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan kader sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan diambil berdasarkan kepentingan organisasi.
Abdul Aziz Desak Evaluasi Serius Kepemimpinan PKC PMII Jatim
Abdul Aziz menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan PMII Jawa Timur. Ia tidak ingin organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan mahasiswa kehilangan relevansi akibat lemahnya respons terhadap persoalan publik.
Menurutnya, evaluasi kepemimpinan perlu mencakup sejumlah aspek, mulai dari efektivitas program kerja, konsistensi kaderisasi, arah gerakan, independensi organisasi, hingga keberanian dalam merespons isu strategis di Jawa Timur.
Ia juga mengingatkan bahwa kader tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam dinamika organisasi. Kader memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepemimpinan, menyampaikan kritik secara konstruktif, dan memastikan organisasi tetap berjalan sesuai dengan nilai serta tujuan perjuangannya.
“Jangan sampai kita baru menyadari kemunduran organisasi ketika kader sudah kehilangan kepercayaan dan masyarakat tidak lagi melihat peran PMII. Ini harus menjadi momentum evaluasi. Ketua umum harus menunjukkan arah yang jelas, bukan membiarkan pertanyaan tentang masa depan organisasi terus berkembang,” pungkasnya.
Kritik tersebut menjadi tantangan bagi kepemimpinan PKC PMII Jawa Timur untuk menunjukkan capaian yang dapat diukur dan menjelaskan arah gerakan organisasi kepada kader.
Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang disandang, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan program kerja, membangun gerakan, menjaga independensi, merawat kepercayaan kader, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini disusun, kritik Abdul Aziz tersebut perlu menjadi ruang evaluasi sekaligus kesempatan bagi PKC PMII Jawa Timur untuk memberikan penjelasan mengenai realisasi program kerja dan langkah organisasi dalam merespons berbagai persoalan publik.
(Muhlas/Red)