Surabaya||Matarakyat.net— Polemik data desil di Kota Surabaya mendadak menjadi sorotan. Sejumlah warga yang dinilai masih berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu disebut mengalami perubahan kategori desil ke tingkat yang lebih tinggi, salah satunya desil 6, yang diduga terjadi akibat ketidaksinkronan data.
Perubahan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan, mulai dari bantuan sosial, beasiswa pendidikan, hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
Founder CaKrA Muda Indonesia, Abdul Aziz, menyoroti serius persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan data desil tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif semata karena dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Abdul Aziz menyayangkan adanya warga, khususnya pelajar, yang diduga harus terputus sekolah karena bantuan yang sebelumnya diterima tidak lagi diberikan setelah adanya perubahan atau penetapan data desil.
“Jangan sampai kesalahan pendataan justru membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan menjadi kehilangan haknya. Bahkan jika sampai ada anak yang terpaksa putus sekolah karena bantuan terhenti, ini merupakan persoalan serius yang harus segera dievaluasi,” tegas Abdul Aziz, 20/08/26.
Ia menilai pendataan masyarakat harus dilakukan secara akurat dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Data administratif, menurutnya, perlu diverifikasi dan divalidasi agar tidak menghasilkan klasifikasi ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Atas persoalan tersebut, CaKrA Muda Indonesia berencana melakukan audiensi dengan BPS Kota Surabaya dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Audiensi itu akan meminta penjelasan terkait mekanisme pendataan dan penetapan desil, termasuk proses verifikasi serta validasi terhadap masyarakat yang terdampak.
Selain meminta kejelasan mekanisme, CaKrA Muda Indonesia juga akan menyampaikan aspirasi warga yang merasa dirugikan akibat perubahan data tersebut. Mereka meminta pemerintah memastikan bahwa penetapan penerima bantuan benar-benar berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual.
“CaKrA Muda Indonesia akan mengawal persoalan ini. Kami ingin BPS dan Dinsos Surabaya memberikan penjelasan secara terbuka serta memastikan data penerima bantuan benar-benar berdasarkan kondisi masyarakat. Jangan sampai kesalahan data mengorbankan masa depan anak-anak Surabaya,” pungkas Abdul Aziz.
Polemik tersebut kini menjadi perhatian karena akurasi data penerima manfaat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program perlindungan sosial dan bantuan pendidikan tepat sasaran. Pemerintah diharapkan segera memberikan klarifikasi sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian data.