Surabaya||Matarakyat.net – Polemik dugaan pemblokiran rekening pribadi milik Supriyo, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat. Insiden rekening ATM Bank Mandiri yang disebut diblokir atau dibekukan tersebut dikabarkan terjadi pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Menanggapi persoalan itu, Aliansi Masyarakat Jawa Timur Bersatu (AMJB) menyatakan sikap dengan menyerukan gerakan boikot terhadap Bank Mandiri di seluruh wilayah Jawa Timur. Gerakan tersebut disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan protes atas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Aksi boikot tersebut rencananya tidak hanya dilakukan di wilayah Surabaya, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur. Meski demikian, Aqim B selaku perwakilan dari Aliansi Masyarakat Jawatimur Bersatu (AMJB) menegaskan bahwa seluruh bentuk penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tertib, tanpa kekerasan, serta tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bagian dari gerakan tersebut, Aqim juga menyerukan aksi penyampaian aspirasi di kawasan Bank Mandiri Jalan Tunjungan Plaza, Surabaya dan sekitarnya.
Ia menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Mereka juga meminta pihak terkait untuk memberikan ruang dialog dan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan pemblokiran rekening yang menjadi polemik.
“Kami mengajak masyarakat Jawa Timur untuk bersatu menyampaikan aspirasi secara damai. Boikot ini merupakan bentuk protes dan tekanan moral agar suara masyarakat benar-benar didengar,” tegas Aqim B 25/08/26.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas masyarakat sekaligus dorongan agar persoalan yang mencuat dapat memperoleh penjelasan secara transparan dari pihak-pihak terkait.
Aqim juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Peserta diminta tidak melakukan perusakan fasilitas umum, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, serta tetap menjaga kelancaran pengguna jalan.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius dan membuka ruang komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait.
“Jawa Timur Bersatu, Suara Masyarakat Harus Didengar,” tambahnya.

