SURABAYA | Matarakyat.net – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2024 yang berlangsung pada 27 November mencatat fakta mengejutkan yang memicu diskusi hangat di masyarakat.
Eri Cahyadi, petahana yang didukung oleh sejumlah partai besar, hanya mampu meraih 41 persen suara. Angka ini lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan tingkat ketidakpuasan warga yang mencapai 59 persen.
Ketidakpuasan ini terlihat dari 15 persen suara yang mendukung kotak kosong dan 44 persen warga yang memilih golput.
Dalam perspektif moral, hasil ini menjadi sinyal tegas bahwa mayoritas warga Surabaya menginginkan perubahan atau setidaknya merasa tidak puas dengan kinerja Eri Cahyadi selama menjabat.
Beragam isu menjadi sorotan dalam lima tahun terakhir masa kepemimpinan Eri Cahyadi. Berikut adalah beberapa alasan utama yang memengaruhi persepsi publik:
1. Pelayanan Publik
Banyak warga menganggap pelayanan publik di Surabaya jauh dari harapan. Keluhan terhadap janji-janji politik yang dianggap hanya menjadi retorika kosong terus mencuat di berbagai wilayah.
2. Infrastruktur dan Tata Kota
Ketimpangan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan tajam. Wilayah pinggiran dianggap kurang mendapat perhatian, sementara beberapa proyek besar seperti gorong-gorong yang tidak rampung memuaskan semakin memperburuk citra pemerintahan petahana.
3. Kebijakan Kontroversial
Beberapa kebijakan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Sikap yang terkesan arogan dalam pengambilan keputusan juga menuai kritik.
4. Pengurangan Hak Karyawan dan ASN
Isu pengurangan gaji karyawan outsourcing (OS) dan berkurangnya penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan keresahan di kalangan pegawai. Kebijakan ini dinilai tidak manusiawi dan menggerus kepercayaan publik.
Hasil Pilkada ini lebih dari sekadar angka. Tingginya angka golput menjadi refleksi mendalam atas kegagalan pemimpin dan partai politik dalam merangkul aspirasi warga.
Ketua RT dan RW di Surabaya Utara bahkan menyebut partai politik pendukung Eri hanya bersikap “asal bapak senang” tanpa benar-benar memahami kebutuhan masyarakat.
“Semua parpol yang mendukung Eri ternyata tidak berfungsi dengan baik. Data KPU sudah menunjukkan bahwa banyak warga yang tidak suka dengan walikota ini. Golput dan kotak kosong menjadi bukti nyata. Ini sangat memalukan,” ujarnya kepada media.
Hasil Pilkada ini harus menjadi pelajaran berharga, tidak hanya bagi Eri Cahyadi, tetapi juga bagi seluruh pemimpin politik di Surabaya.
Kekalahan moral ini mengingatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya dinilai dari proyek besar atau janji kampanye, tetapi juga dari bagaimana masyarakat merasakan dampak langsung kebijakan.
Masyarakat Surabaya menginginkan pemimpin yang inklusif, mampu mendengar, dan bekerja untuk semua lapisan masyarakat.
Di tengah tingginya angka golput, pertanyaan yang muncul adalah: apakah Surabaya mengalami kejenuhan dalam politik lokal, ataukah ini tanda bahwa perubahan besar sedang menanti?
Waktu akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, suara warga telah berbicara. Surabaya butuh pemimpin yang lebih dari sekadar retorika, melainkan sosok yang benar-benar memahami dan mewujudkan harapan masyarakat.