SAMPANG | Matarakyat.net – Nur Faisal, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Jawa Timur, mendesak Polres Sampang untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil terkait kasus pengeroyokan yang diduga dipicu oleh perbedaan dukungan dalam Pilkada.(17/11/2024)
Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024 yang sesuai dengan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
Nur Faisal menyayangkan insiden tersebut dan menilai tindakan pengeroyokan, apalagi dengan melibatkan senjata tajam, adalah cerminan perilaku masyarakat yang belum memahami nilai-nilai demokrasi.
“Setiap pelanggaran hukum harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Aparat keamanan harus segera menangkap semua yang terlibat, termasuk dalang intelektual di balik aksi tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pilkada adalah proses musyawarah untuk mufakat dalam memilih pemimpin daerah, yang sudah diatur secara teknis dalam undang-undang.
Oleh karena itu, semua pihak harus menyadari pentingnya menghormati perbedaan demi menjaga persatuan bangsa. “Demokrasi bukan ajang permusuhan, melainkan wadah untuk mencari pemimpin terbaik melalui cara-cara yang beradab dan beretika,” lanjutnya.
DPD KNPI Jawa Timur juga mengimbau para pasangan calon dan tim sukses untuk bersaing secara sehat, mengedepankan akhlakul karimah, dan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama.
“Jangan sampai kita terjebak dalam tindakan yang mencerminkan perilaku jahiliyah. Islam mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi perbedaan sebagai rahmatan lil alamin. Maka, kampanye harus dilakukan dengan cara yang santun dan beretika,” ujar Nur Faisal.
Bagi masyarakat, Nur Faisal mengingatkan agar tidak berlebihan dalam mengekspresikan dukungan kepada calon yang dijagokan.
“Jangan sampai emosi sesaat atau fanatisme berlebihan mendorong kita untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Pilkada harus menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan demokrasi kita,” katanya.
Nur Faisal juga menekankan pentingnya peran aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam menciptakan suasana aman selama proses Pilkada. Ia meminta aparat untuk melakukan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.
“Kami tidak ingin kasus seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Polres dan Polda Jatim harus bertindak cepat dan tegas dalam memproses hukum para pelaku, termasuk otak intelektual di balik pengeroyokan almarhum. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya,” tegas Nur Faisal.
Melalui langkah ini, DPD KNPI Jawa Timur berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang luhur.
“Pilkada adalah pesta rakyat, bukan ajang permusuhan. Mari kita wujudkan demokrasi yang bermartabat dengan menjunjung tinggi perbedaan dan menjaga persatuan bangsa,” tutupnya.