SURABAYA | Matarakyat.net – Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M menjadi momen penuh refleksi bagi masyarakat Jawa Timur. Namun, bagi Jaringan Pemuda dan Aktivis Indonesia (JAPAI), undangan Open House Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa justru menjadi ironi. Flyer yang diterima JAPAI menunjukkan jadwal Open House di Gedung Grahadi dan kediaman pribadi Gubernur. Bagi mereka, ini bukan kebanggaan, melainkan bentuk penghinaan.
Menelusuri Jejak Kinerja Khofifah
Sudah lima tahun Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, tetapi pertanyaan mendasar masih mengemuka: apa prestasi besar yang berhasil ditorehkannya? Jika melihat data, mustahil hasil perencanaan matang dari Gubernur sebelumnya, Soekarwo, tidak memberikan dampak yang dirasakan hingga kini. JAPAI menilai bahwa kebijakan dan kemajuan yang terlihat saat ini hanyalah warisan dari pemerintahan sebelumnya.
Bahkan, beberapa sektor justru mengalami stagnasi dan kemunduran. Klaim-klaim keberhasilan yang sering digaungkan oleh Khofifah, menurut JAPAI, sejatinya merupakan kerja keras Bupati dan Walikota di daerah masing-masing, bukan prestasi kepemimpinan tingkat provinsi.
Indikator Kemunduran Jawa Timur
Beberapa indikator menunjukkan bahwa Jawa Timur tidak mengalami kemajuan signifikan selama kepemimpinan Khofifah:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Pada 2010-2020, IPM Jawa Timur meningkat sebesar 8,03%. Namun, pada 2024 hanya naik 0,94%, menunjukkan perlambatan yang signifikan.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 6,67%. Kini, di 2024, angkanya merosot menjadi 4,9%.
Tidak hanya itu, supremasi hukum di era Khofifah juga dinilai memprihatinkan. Kasus-kasus korupsi, terutama terkait Dana Hibah Provinsi Jawa Timur, hingga kini masih menggantung tanpa penyelesaian tuntas.
Korupsi di BUMD dan Skandal Bank Jatim
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi di Bank Jatim, di mana dana senilai Rp569,4 miliar diduga dikemplang, bahkan angka ini diprediksi merangkak naik hingga Rp900 miliar. Selain itu, ada BUMD yang tidak mampu membayar gaji pegawainya, seperti PT Kasa Husada Wira Jatim. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kepemimpinan saat ini lebih banyak berkutat pada pencitraan ketimbang kerja nyata.
Lebaran yang Dijadikan Alat Pencitraan?
Menurut JAPAI, Open House yang diselenggarakan Gubernur Khofifah di tengah kondisi demikian justru menjadi bentuk pembodohan publik. Masyarakat seolah-olah diminta untuk datang dan “meminta maaf” kepada gubernur, padahal seharusnya gubernurlah yang meminta maaf kepada rakyat atas kinerja yang dinilai buruk selama ini.
JAPAI pun menyerukan agar masyarakat Jawa Timur tidak terjebak dalam narasi pemutarbalikan fakta. Mereka meminta Khofifah untuk menyadari kesalahannya dan secara terbuka meminta maaf kepada rakyat Jawa Timur.
“Rakyat Jawa Timur jangan terjebak Pemutar Balikan Fakta!”
Salam Pemuda,
Panembahan MH Soleh
