SAMPANG | Matarakyat.net – Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Gulbung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang, terpaksa belajar dalam kondisi serba terbatas di sebuah gubuk. Penyebabnya, tanah tempat sekolah mereka berdiri masih terbelit sengketa antara pemerintah dan ahli waris pemilik tanah.
Kepala Sekolah SDN 4 Gulbung, Ahmad Muhtadir, menjelaskan bahwa masalah ini bermula pada tahun 1975 ketika pemerintah setempat menggunakan tanah pecaton sebagai pengganti tanah milik Musaffa untuk mendirikan bangunan sekolah dasar. Namun, sejak pemilik tanah meninggal pada tahun 2010, pihak ahli waris menggugat pemerintah karena tanah pecaton tersebut belum memiliki sertifikat resmi.
“Pada saat itu, pihak ahli waris bahkan sempat menutup akses sekolah selama tiga hari sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan,” ujar Ahmad Muhtadir, Jumat (24/1/2025).
Setelah akses dibuka kembali, pihak ahli waris memberlakukan syarat ketat, yakni melarang segala bentuk rehabilitasi atau perbaikan bangunan sekolah. Kondisi ini memaksa para siswa dan guru menjalani kegiatan belajar mengajar dalam fasilitas yang jauh dari layak.
Ahmad Muhtadir mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mediasi dengan pihak ahli waris untuk mencari solusi atas sengketa tersebut. Pada akhir tahun 2022, sempat muncul kesepakatan bahwa tanah tersebut akan dijual kepada pemerintah seharga Rp 600 juta. Namun, saat proses penandatanganan berlangsung, pihak ahli waris mendadak menaikkan harga menjadi Rp 1 miliar.
“Masalah tidak berhenti di situ. Kini kedua ahli waris memiliki perbedaan pendapat terkait nama yang akan dicantumkan dalam sertifikat tanah pengganti. Salah satu pihak meminta atas nama dua orang, sedangkan pihak lainnya menginginkan atas nama tiga orang,” jelas Ahmad Muhtadir.
Hingga saat ini, sengketa tanah tersebut belum menemukan titik terang. Ketidakpastian ini membuat aktivitas belajar mengajar di SDN 4 Gulbung terus terganggu.
“Harapan kami, semoga para ahli waris segera mencapai kesepakatan. Kasihan anak-anak dan guru yang menjadi korban dalam masalah ini,” tambahnya.
Di tengah polemik ini, para siswa dan guru tetap berusaha menjalankan proses pendidikan meski fasilitas sangat terbatas. Hal ini menjadi pengingat pentingnya perhatian dan langkah konkret dari pihak terkait untuk memastikan hak anak-anak mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang layak.
Warga dan orang tua murid berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut ini demi masa depan generasi muda di Sampang.