SAMPANG | Matarakyat.net – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang menegaskan bahwa kepala desa (kades) tidak memiliki kewenangan untuk memegang Dana Desa (DD). Hal ini disampaikan oleh Jaksa Fungsional Kejari Sampang, Ahmad Misjoto, dalam acara Salsa Talkshow yang digelar pada Kamis (23/1/2025).
Menurut Ahmad Misjoto, sesuai dengan aturan yang berlaku, dana desa hanya boleh dipegang oleh bendahara desa.
“Jadi kepala desa itu tidak berhak untuk memegang dana desa atau sejenisnya, yang berhak cuma bendahara desa,” ujarnya.
Misjoto menambahkan, jika kepala desa memegang dana desa, hal tersebut sudah termasuk cacat prosedural dan bisa menjadi indikasi tindakan korupsi.
“Jika memang dana desa dipegang oleh Kades, maka bisa dipastikan itu ada tindakan korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Misjoto menyoroti kurangnya pemahaman kepala desa terkait pengelolaan dana desa yang sesuai aturan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah latar belakang pendidikan beberapa kepala desa di Kabupaten Sampang yang masih tergolong rendah.
“Jika kita melihat di Kabupaten Sampang, banyak kepala desa yang tidak faham aturan terkait mengelola dana desa dengan baik karena secara pendidikan yang terbilang kurang,” jelasnya.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Menyikapi permasalahan tersebut, Kejari Sampang terus berupaya memberikan sosialisasi kepada para kepala desa di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan dalam pengelolaan dana desa yang berpotensi mengarah pada tindakan korupsi.
“Kami terus berusaha maksimal untuk mengingatkan para kepala desa agar tidak salah dalam mengelola dana desa sehingga bisa menjadi tindakan korupsi,” imbuhnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan para kepala desa semakin memahami aturan terkait pengelolaan dana desa dan mampu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat desa.