MALANG | Matarakyat.net – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang yang akan digelar pada 27 November 2024, dinamika politik semakin terasa.
Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Strategi menunjukkan Paslon nomor urut 3, Abadi (Abah Anton – Dimyati), unggul di lima kecamatan di Kota Malang.
Dalam survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini, Paslon Abadi mencatatkan elektabilitas tertinggi dibandingkan dua pasangan lainnya. Berikut adalah hasil survei perolehan suara di lima kecamatan:
Blimbing: 34,7%
Kedungkandang: 37,8%
Klojen: 41,3%
Lowokwaru: 45,7%
Sukun: 40,5%
Paslon nomor urut 1, WALI (Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin), berada di posisi kedua dengan rincian suara sebagai berikut:
Blimbing: 25,7%
Kedungkandang: 30,5%
Klojen: 32,3%
Lowokwaru: 22,4%
Sukun: 29,7%
Sementara itu, Paslon nomor urut 2, Sam HC-Ganis (Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko), menempati urutan ketiga dengan perolehan:
Blimbing: 13,5%
Kedungkandang: 10,1%
Klojen: 7,8%
Lowokwaru: 14,4%
Sukun: 11,1%
Survei ini melibatkan 800 responden, dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 6–12 November 2024, dengan margin of error ±3,5%.
Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan, Awangga Wisnuwardhana, menilai hasil survei ini sebagai gambaran penting dalam memetakan kekuatan masing-masing paslon.
“Survei adalah produk ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, paslon, maupun partai politik yang mengusungnya,” ujar Awangga saat dihubungi, Senin (18/11/2024).
Ia menambahkan, survei ini juga menjadi cerminan efektivitas strategi kampanye para paslon.
“Sebagai contoh, paslon yang gencar blusukan dan memberikan program serta bantuan bisa terlihat apakah ada kenaikan signifikan atau tidak. Begitu pula paslon yang hanya menyapa masyarakat—apakah akan tergerus atau justru naik elektabilitasnya,” tambahnya.
Lebih jauh, Awangga menyoroti kebutuhan masyarakat Kota Malang akan figur pemimpin yang dekat dan mampu mengayomi rakyatnya.
“Masyarakat sudah jenuh dengan janji politik. Mereka ingin pemimpin yang bisa ditemui dan benar-benar mendengar aspirasi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengingat posisinya sebagai wakil rakyat. “Para paslon harus menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat, bukan pejabat yang harus dijunjung tinggi. Mereka digaji dari pajak rakyat, jadi wajib untuk melayani dengan baik,” tutupnya.
Dengan survei ini, langkah para paslon dalam dua minggu terakhir sebelum pemungutan suara menjadi sangat
krusial untuk menarik dukunganmaksimal dari masyarakat.