MALANG | Matarakyat.net – Nama Wahy Hidayat, Bakal Calon Wali Kota Malang, menjadi sorotan publik setelah muncul dalam sebuah modul buku untuk siswa kelas 6 SD berjudul MBOIS ILAKES. Buku modul pendamping ini disebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Malang 2024.(18/11/2024)
Yang menjadi perhatian adalah materi di dalam modul tersebut yang mencantumkan nama Wahyu Hidayat sebagai sosok “Pemimpin Inspiratif Kota Malang”.Buku ini kemudian dijadikan bahan kegiatan literasi bagi para siswa, sehingga memicu perdebatan terkait motif politis di baliknya.
Eryk Armando Talla, aktivis dan pemerhati tata kelola pemerintahan, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk politisasi pendidikan yang berlebihan. Ia mempertanyakan alasan pencantuman nama Wahyu Hidayat dalam modul pendidikan di kota yang memiliki banyak tokoh inspiratif.
“Ini hasrat politik yang kebablasan. Malang adalah kota pendidikan yang melahirkan banyak tokoh inspiratif. Kalau ingin mengenalkan pemimpin daerah, kenapa bukan sosok seperti Peni Suparto yang memiliki rekam jejak panjang?” kritik Eryk, Minggu (17/11).
Eryk juga menyoroti bahwa Wahyu Hidayat baru menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Malang selama 11 bulan. “Dengan umur Kota Malang lebih dari 100 tahun, banyak tokoh berkualitas yang lebih layak disebut inspiratif dibandingkan Wahyu Hidayat,” tambahnya.
Selain persoalan nama yang dicantumkan, modul ini disebut menggunakan dana BOSDA 2024. Hal ini memicu pertanyaan tentang alokasi dana publik untuk program yang dianggap memiliki nuansa politis.
“Buku ini dicetak menggunakan dana BOSDA, dan itu tersebar di SD. Hal ini berpotensi menjadi alat kampanye terselubung yang didanai pemerintah,” ungkap Eryk.
Wahyu Hidayat saat ini merupakan salah satu kontestan Pilkada Kota Malang yang akan digelar 27 November 2024. Ia berpasangan dengan Ali Muthohirin sebagai calon Wakil Wali Kota, membawa nomor urut 1. Jargon “Pak Mbois” yang sering dikaitkan dengan Wahyu pun dianggap sebagai strategi kampanye sejak masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota.
“Jargon ini terus digaungkan sejak ia menjabat sebagai Pj. Itu sudah disetting jauh-jauh hari, bahkan dengan kemungkinan memanfaatkan dana APBD. Ini bagian dari kampanye politiknya,” pungkas Eryk.
Kasus ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai inovasi literasi, namun tidak sedikit yang menganggapnya sebagai politisasi pendidikan. Banyak pihak mendesak transparansi penggunaan dana BOSDA dan meminta evaluasi terhadap materi pendidikan yang digunakan di sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Wahyu Hidayat maupun pihak terkait mengenai kontroversi ini. Kasus ini juga menambah dinamika jelang Pilkada Kota Malang yang semakin mendekati hari pemungutan suara.