Surabaya||Matarakyat.net – CaKrA Muda Indonesia berencana menggelar aksi mimbar bebas di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, pada Selasa (10/11/26). Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai tersebut mengusung tema “Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji.”
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya menyangkut penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Melalui seruan aksi bertajuk “Tertibkan Kotanya, Tapi Jangan Matikan Dapur”, Cakra Muda Indonesia ingin mengingatkan pemerintah bahwa penataan kota tidak boleh mengabaikan nasib masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari aktivitas berdagang.
Founder CaKrA Muda Indonesia, Aziz, menegaskan bahwa persoalan PKL tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang ketertiban dan penggunaan fasilitas umum. Menurutnya, terdapat aspek sosial dan ekonomi yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penataan kawasan.
“Persoalan PKL ini tidak semata-mata berkaitan dengan ketertiban fasilitas umum. Namun, masih terdapat aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan,” ujar Aziz, pada 08/11/26.
Ia menilai, bagi sebagian besar pedagang kecil, aktivitas berjualan merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, hingga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya mengedepankan aspek keindahan dan ketertiban kota, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Di satu sisi, Pemerintah Kota Surabaya memang memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, serta kenyamanan fasilitas umum. Namun, upaya tersebut semestinya berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mencari nafkah secara layak.
Penataan PKL idealnya dilakukan melalui pendekatan dialogis, sosialisasi, serta pemberian solusi konkret. Pemerintah diharapkan mampu menyediakan lokasi alternatif yang layak, strategis, dan memiliki potensi ekonomi agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya.
Dalam poster seruan aksi, CaKrA Muda Indonesia juga mencantumkan kalimat kritik “PKL Menangis, Wali Kota Bengis” sebagai bentuk ekspresi protes terhadap persoalan penataan PKL yang menjadi perhatian organisasi tersebut.
Melalui mimbar bebas ini, Cakra Muda Indonesia ingin menjadikan Gedung DPRD Kota Surabaya sebagai ruang penyampaian aspirasi kepada para wakil rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Evaluasi dua tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, menurut penyelenggara, tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, keindahan kota, maupun capaian program pemerintahan.
Lebih dari itu, aspek keadilan sosial, kesejahteraan, serta perlindungan terhadap masyarakat kecil juga harus menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.
Sebab, keberhasilan sebuah kota bukan hanya diukur dari megahnya bangunan, tertatanya jalan, maupun indahnya kawasan perkotaan. Keberhasilan pemerintah juga tercermin dari kemampuan masyarakatnya dalam memperoleh pekerjaan, mencari nafkah, dan menjalani kehidupan secara layak.
Cakra Muda Indonesia berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan para pedagang, DPRD, serta elemen masyarakat lainnya guna mencari solusi yang tidak merugikan pihak mana pun.
Dengan demikian, penataan kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil tidak harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan demi mewujudkan Surabaya yang tertib, nyaman, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aspirasi yang akan disampaikan melalui aksi mimbar bebas tersebut diharapkan menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan sekaligus bahan evaluasi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih humanis, adil, dan berpihak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Penyelenggara juga diharapkan dapat melaksanakan aksi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tertibkan Kotanya, Tapi Jangan Matikan Dapur.”
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan dan penataan kota seharusnya tidak mengorbankan kehidupan masyarakat kecil. Sebab, kota yang maju bukan hanya kota yang indah dan tertib, melainkan juga kota yang mampu memberikan ruang kehidupan, kesempatan usaha, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.(Muhlas)
Editor:Red