Kenaikan Pajak 12% Picu Polemik, Harga Elpiji 3 Kg Ikut Melonjak

banner 468x60

SURABAYA | Matarakyat.net – Kebijakan kenaikan pajak sebesar 12% kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan ini hanya akan diberlakukan pada barang mewah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Salah satu kebutuhan pokok yang terdampak adalah elpiji 3 kg, yang harganya melonjak dari Rp17.000 menjadi Rp19.000.

Kenaikan harga ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang mengandalkan elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari merasa kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat kecil.

banner 336x280

“Katanya pajak hanya untuk barang mewah, tapi kenapa elpiji yang jadi kebutuhan utama masyarakat kecil malah ikut naik harganya?” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Polemik ini juga menyeret nama Prabowo selaku pemimpin yang dianggap kurang bijak dalam merancang kebijakan tersebut. Sejumlah warga menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan janji pemerintah untuk berpihak kepada rakyat kecil.

“Di mana keberpihakannya? Kebijakan seperti ini malah terasa seperti semau-maunya saja,” ujar seorang warga lainnya dengan nada kecewa.

Meski pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan negara, dampaknya jelas membebani masyarakat, terutama mereka yang berada di garis ekonomi terbawah.

Kenaikan harga elpiji bukan hanya soal nominal, tetapi efek domino yang menyertainya. Biaya hidup menjadi semakin mahal, sementara penghasilan masyarakat tetap stagnan. Kondisi ini memicu keresahan dan mempertajam ketimpangan sosial.

Para pengamat ekonomi menilai bahwa pemerintah perlu transparan dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan ini, termasuk bagaimana hasil pajak akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk meredam dampak ini, ketidakpuasan masyarakat bisa semakin meluas,” ujar seorang analis ekonomi.

Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret. Subsidi langsung untuk kebutuhan pokok seperti elpiji bisa menjadi salah satu langkah yang diambil untuk meringankan beban rakyat kecil. Selain itu, komunikasi yang lebih baik dari pemerintah diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman terkait kebijakan ini.

Apakah kebijakan kenaikan pajak ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau justru memperbesar jurang kesenjangan sosial? Waktu akan menjawab, dan masyarakatlah yang akan memberikan penilaian akhir.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *