SAMPANG | Matarakyat.net – Setiap tahun, Inspektorat Sampang melakukan audit terhadap puluhan desa. Tahun ini, sebanyak 23 desa diaudit, sementara 30 desa dan kelurahan lainnya menjalani monitoring. Fokus audit adalah pelaksanaan program dan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintah desa.
Inspektur Inspektorat Sampang, Ari Wibowo, menjelaskan bahwa audit dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Kami memiliki bank data desa yang belum diaudit, termasuk desa yang sering menerima pengaduan atau memiliki anggaran besar,” ujarnya.
Hasil audit menunjukkan adanya pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan. Salah satu temuan adalah pembangunan jalan yang volumenya tidak sesuai rencana. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan banyak yang tidak lengkap.
“Misalnya, pengadaan bibit tidak dilengkapi dokumentasi penerima atau jumlah yang dibagikan,” jelasnya.
Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk peningkatan kompetensi perangkat desa melalui bimbingan teknis (bimtek). Ari menilai, rendahnya kompetensi perangkat desa menjadi penyebab utama masalah ini. Dia juga menekankan pentingnya pendamping desa dalam pengelolaan dana desa.
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim, menilai audit harus bersifat preventif, bukan semata-mata tindakan hukum.
“Desa harus mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Peran inspektorat perlu didukung penegak hukum untuk mendorong disiplin pengelolaan keuangan,” katanya.
Dengan audit dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan anggaran desa dapat dimanfaatkan untuk program yang benar-benar bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
