SURABAYA | Matarakyat.net – Surabaya dan Jakarta menjadi saksi aksi serentak Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA Jatim) pada Senin (6/1/25). Aksi tersebut digelar untuk mendesak pengungkapan dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur periode 2019-2024. Massa demonstrasi di Surabaya berunjuk rasa di depan Kantor Bappeda Jatim dan Gedung Negara Grahadi, sementara di Jakarta, aksi serupa berlangsung di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua JAKA Jatim, Musfiq, menegaskan pentingnya KPK menjalankan tugas dengan profesional dan tanpa intervensi dalam mengusut kasus besar ini. Ia menyoroti indikasi kuat korupsi dana hibah yang dinilai terstruktur dan sistematis.
“Oleh karena itu, KPK wajib jeli dan teliti mendalami kasus besar ini,” ujar Musfiq dalam orasinya.
Dalam aksinya, JAKA Jatim menyampaikan enam tuntutan tegas kepada KPK. Mereka meminta KPK segera mengambil langkah tegas terhadap pejabat Pemprov Jatim yang diduga terlibat dalam skenario korupsi dana hibah. JAKA juga mendesak penangkapan lima pejabat aktif yang dianggap sebagai otak dari kasus ini.
Selain itu, organisasi tersebut meminta KPK menetapkan eks Sekretaris Daerah Jatim dan Kepala Bappeda Jatim sebagai tersangka, serta membongkar pos-pos dana hibah yang diduga dimainkan oleh instansi Pemprov Jatim.
“Penggeledahan KPK harus memberikan hasil yang jelas agar publik percaya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur,” tambah Musfiq.
JAKA Jatim berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka ingin memastikan para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan rakyat Jawa Timur.
“Kami akan terus berjuang hingga akar permasalahan ini selesai,” pungkas Musfiq.
Aksi damai ini menggambarkan semangat rakyat untuk mendorong transparansi dan keadilan, sekaligus mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Kini, sorotan publik tertuju pada KPK untuk segera menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan langkah nyata.