
Surabaya||Matarakyat.net – Kelompok Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KEMAKI) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Jawa Timur, Kamis (19/11/26). Dalam aksi tersebut, KEMAKI mendesak Polda Jatim segera membuka perkembangan penanganan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Petrogas Jatim Utama (PT PJU) di Kabupaten Banyuwangi.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap), Atok, tersebut merupakan bentuk desakan agar kepolisian memberikan kepastian hukum terkait perkara dugaan penyimpangan dana CSR yang disebut-sebut telah memasuki tahap penyidikan.
“Kedatangan kita jelas dan sederhana, mempertanyakan proses perkembangan kasus CSR PT PJU di Banyuwangi yang katanya sudah masuk tahap penyidikan. Jangan sampai kasus ini mandek atau hilang,” ungkap Atok selaku Korlap aksi KEMAKI.
KEMAKI menyoroti belum adanya kejelasan perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan proyek pavingisasi yang bersumber dari dana CSR PT PJU di Banyuwangi.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan KEMAKI, laporan perkara tersebut telah bergulir sejak diadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi pada 1 Desember 2025. Selanjutnya, persoalan itu turut disuarakan melalui aksi massa oleh salah satu organisasi pada 5 Januari 2026, hingga dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 10 Februari 2026.
Dalam perkembangannya, penanganan perkara yang sebelumnya berada di Banyuwangi disebut telah diambil alih oleh Polda Jatim. KEMAKI juga mengungkapkan adanya informasi mengenai penerbitan surat perintah penyidikan di Polda Jatim pada 4 Mei 2026.
Namun demikian, menurut KEMAKI, hingga kini belum terdapat penjelasan resmi secara terbuka mengenai objek perkara yang sedang disidik maupun koordinasi penanganannya dengan Kejari Banyuwangi.
“KEMAKI secara kelembagaan menilai, ketidakjelasan ini berpotensi mencederai akuntabilitas dan profesionalitas penegak hukum. Jangan sampai kemudian ada politisasi hukum dalam perkara ini demi menyelamatkan oknum tertentu,” tegas Atok.
Desak Sejumlah Pihak Diperiksa
Tidak hanya meminta transparansi perkembangan penyidikan, KEMAKI juga mendesak penyidik Polda Jatim mendalami kewenangan dan peran sejumlah pihak yang dinilai perlu dimintai keterangan terkait perkara tersebut.
Nama-nama yang disoroti di antaranya AF selaku Komisaris Utama (Komut) PT PJU, YS selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT PJU, serta S yang disebut sebagai pimpinan CV Karya Abadi.
Selain itu, KEMAKI meminta penyidik memeriksa jajaran direksi, komisaris, unit CSR, hingga bagian keuangan PT PJU sepanjang berkaitan dengan bukti dan kebutuhan penyidikan.
Dalam sesi wawancara, Atok juga secara terbuka menantang Kapolda Jatim agar menunjukkan komitmen penegakan hukum terhadap perkara yang diduga berkaitan dengan pengelolaan perusahaan milik daerah.
“Bapak Kapolda harus membuktikan diri sekarang. Buktikan bahwa Polda berani menyentuh kasus-kasus yang berkaitan dengan jaringan kekuasaan di Jawa Timur. Jangan sampai Bapak Kapolda hanya berani menyentuh kasus-kasus kecil kemudian bermain citra di depan kamera,” ujar Atok.
Soroti Deposito Rp58 Miliar di Bank UMKM Jatim
Di luar persoalan dugaan penyimpangan dana CSR, KEMAKI turut menyoroti penempatan dana deposito senilai Rp58 miliar di Bank UMKM Jatim.
Menurut KEMAKI, dana tersebut diduga berkaitan dengan dana mengendap bermasalah dalam kerja sama bisnis PT PJU dengan Trimitra Bayani (TMB), termasuk dugaan keterkaitannya dengan skema likuiditas sekitar Rp20 miliar.
Atas persoalan tersebut, KEMAKI mendesak aparat penegak hukum menelusuri asal-usul dana, pihak-pihak yang memberikan persetujuan, serta mekanisme penempatan deposito tersebut.
KEMAKI juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk dengan memeriksa jajaran direksi dan divisi keuangan Bank UMKM Jatim apabila ditemukan keterkaitan berdasarkan alat bukti.
Menurut KEMAKI, penelusuran tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah maupun transaksi yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.
KEMAKI Siapkan Aksi Berjilid
Menutup aksinya, KEMAKI menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi secara berkala hingga Polda Jatim memberikan kejelasan mengenai status hukum dan perkembangan penanganan dugaan korupsi dana CSR PT PJU di Banyuwangi.
“Kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid ke depan sampai Polda Jatim memperjelas status hukum kasus dugaan korupsi CSR PT PJU di Banyuwangi. Agar ke depan BUMD betul-betul dikelola dan diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang saja,” pungkas Atok.
KEMAKI berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan independen dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan. Mereka juga meminta agar seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut diperiksa secara proporsional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Polda Jatim maupun pihak-pihak yang disebutkan terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan KEMAKI. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Muhlas)
Editor: Red





