Surabaya||Matarakyat.net – Sidang putusan perkara dugaan penadahan barang hasil pencurian dengan terdakwa Niman digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (19/11/2026). Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pembelian barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Sebagaimana tercantum dalam dakwaan, peristiwa itu terjadi pada Jumat, 1 Mei 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah lapak jual beli besi tua di Jalan Tanjungsari, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.
Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa diduga membeli, menerima, atau memperoleh barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
Putusan tersebut didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1514/Pid.B/2026/PN Surabaya tertanggal 15 November 2026 serta surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-6606/M.10.3/EOH2/09/2026 tertanggal 14 September 2026.
Namun, vonis satu tahun penjara tersebut mendapat keberatan dari pihak kuasa hukum terdakwa, Wasil, S.H., M.H., bersama tim penasihat hukumnya.
Dalam keterangannya, Wasil menilai unsur utama tindak pidana penadahan, yakni pengetahuan atau dugaan bahwa barang yang diperjualbelikan berasal dari tindak pidana, masih menjadi persoalan dalam perkara yang menjerat kliennya.
“Pada prinsipnya, kalau dilihat dari unsur pasal tersebut, yang ditekankan adalah barang yang dihasilkan dari tindak pidana. Dalam fakta persidangan, klien kami tidak mengetahui sama sekali bahwa barang tersebut merupakan hasil pencurian. Klien kami merupakan pengusaha jual beli barang rongsokan, sehingga tidak mungkin setiap barang yang dibeli dapat diketahui asal-usulnya sebagai hasil kejahatan,” ujar Wasil.
Selain mempersoalkan unsur pengetahuan terdakwa, pihak kuasa hukum juga menyoroti keberadaan barang bukti dalam perkara tersebut.
Menurut Wasil, dalam fakta persidangan tidak ditemukan barang bukti berupa barang yang diduga dibeli oleh kliennya. Bahkan, ia menyebut saat dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik, barang yang dimaksud juga tidak ditemukan.
“Menurut kami, unsur jual beli itu setidaknya melibatkan penjual, pembeli, transaksi berupa uang, serta barang yang diperjualbelikan. Namun, dalam perkara ini, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya barang bukti yang dimaksud. Ketika dilakukan penggeledahan oleh penyidik pun barang tersebut tidak ditemukan,” tegasnya.
Kuasa hukum juga membandingkan vonis terhadap Niman dengan putusan perkara pencurian sebelumnya yang tercatat dalam perkara Nomor 1076/2026/Pid.B/PN Surabaya.
Dalam perkara pencurian tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman enam bulan penjara. Sementara itu, Niman yang didakwa melakukan penadahan justru dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
Perbedaan tersebut dinilai menimbulkan persoalan mengenai konsistensi dan proporsionalitas pemidanaan.
“Kami menilai ada disparitas atau ketimpangan pemidanaan. Bagaimana mungkin pelaku pencurian dalam perkara sebelumnya dijatuhi hukuman enam bulan, sedangkan klien kami yang didakwa melakukan penadahan justru dihukum satu tahun, terlebih menurut kami tidak ditemukan barang bukti dalam perkara ini,” ungkap Wasil.
Atas putusan tersebut, pihaknya menyampaikan keberatan dan berharap agar persoalan disparitas pemidanaan menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung.
“Kami sebagai kuasa hukum tetap berpendapat bahwa telah terjadi disparitas pemidanaan. Kami memohon kepada seluruh majelis hakim, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung, agar persoalan seperti ini menjadi perhatian dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pencari keadilan,” pungkasnya.
Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa keberatan tersebut didasarkan pada penilaian mereka terhadap fakta persidangan, unsur tindak pidana, serta perbandingan hukuman dalam perkara yang berkaitan.(Muhlas)
Editor: Red

