BANGKALAN | Matarakyat.net — Suasana politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan menjadi panas.
Di Desa Gunila, Kecamatan Sepulu, muncul polemik serius akibat aksi mogok kerja yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Aksi ini dipicu oleh tidak cairnya honor kerja selama dua bulan serta dugaan pemotongan Biaya Operasional Pemilu (BOP).
Kabar ini semakin viral di media sosial, memperlihatkan sejumlah anggota PPS mengungkapkan kekecewaannya dengan merobek dan bahkan membakar berkas simulasi plano sebagai simbol protes.
Muzayyin, salah satu anggota PPS Desa Gunila, mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan honor telah membuat mereka merasa diabaikan.
“Kami beberapa PPS Kecamatan Sepulu akan mogok kerja jika gaji belum dicairkan. Ketidakbecusan PPK dan KPU harus bertanggung jawab,” tegas Muzayyin pada Kamis (21/11).
Menurutnya, meskipun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) telah diselesaikan, honor tetap tidak cair. Ia bahkan menuding ada permintaan dari pihak tertentu untuk menahan pencairan tersebut.
Selain masalah honor, PPS juga mengeluhkan adanya dugaan pemotongan BOP sebesar Rp350 ribu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pemotongan ini diklaim dilakukan dengan alasan SPJ, meski berkas tersebut sebenarnya telah rampung.
Salah satu pesan yang diterima oleh media menyebutkan bahwa ada permintaan khusus dari pihak tertentu untuk menahan pencairan dana sebagai bentuk tekanan kepada PPS. Hal ini semakin memperkeruh suasana di tengah persiapan pesta demokrasi.
Bahiruddin, Komisioner KPU Bangkalan, memberikan klarifikasi terkait polemik ini. Ia menyatakan bahwa keterlambatan pencairan honor disebabkan oleh SPJ yang belum tuntas sepenuhnya. Bahiruddin juga membantah adanya unsur kesengajaan dalam penundaan pencairan honor.
“Sudah klarifikasi ke KPU tadi, bersama teman-teman media juga. Itu tidak benar. Yang benar, ada SPJ yang belum terselesaikan sehingga honor tidak bisa diunggah ke aplikasi dan otomatis tidak cair. Kalau sudah selesai, itu langsung cair,” jelas Bahiruddin.
Aksi mogok kerja ini menjadi alarm serius bagi penyelenggaraan Pilkada di Kecamatan Sepulu dan wilayah Bangkalan secara umum. Konflik antara PPS, PPK, dan KPU bisa menghambat jalannya persiapan hingga pelaksanaan pesta demokrasi yang tinggal hitungan hari.
Diperlukan langkah cepat dan tegas dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Penyelenggara pemilu harus memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi, sembari membangun kembali kepercayaan di antara pihak terkait. Tanpa penyelesaian yang komprehensif, kekacauan ini berpotensi merusak jalannya proses demokrasi yang adil dan transparan.