
Surabaya||Matarakyat.net – Proyek pemasangan box culvert di Jalan Tenggumung Wetan, Garuda 3, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, pekerjaan proyek tersebut sempat menuai keluhan warga akibat tumpukan material bekas galian saluran air yang dibiarkan menutupi badan jalan sehingga mengganggu aktivitas dan akses masyarakat. Tumpukan material bekas galian tersebut baru dibersihkan setelah adanya komplain dari masyarakat.
Selain persoalan kebersihan dan kenyamanan lingkungan, proyek tersebut juga menyisakan pertanyaan terkait keterbukaan informasi anggaran. Pasalnya, papan informasi proyek yang terpasang di lokasi tidak mencantumkan nilai pagu anggaran maupun panjang pekerjaan pemasangan paving. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mengetahui secara langsung besaran anggaran serta volume pekerjaan yang dilaksanakan.
Saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp pada Sabtu (14/11/26), Drs. Mohammad Ali Effendi, M.Si., selaku Lurah Wonokusumo, menyampaikan bahwa nilai pagu anggaran proyek pemasangan box culvert ukuran 60/80 lengkap dengan cover serta pembangunan jalan paving baru dengan lebar sekitar 4 meter diperkirakan mencapai Rp350 juta.
Namun, saat itu dirinya mengaku masih perlu melakukan pengecekan kembali untuk memastikan nominal anggaran secara pasti.
“Itu nilai pagu anggaran untuk pemasangan box culvert kurang lebih mencapai Rp350 juta, Mas. Tapi enggak tahu ya, saya lupa. Nanti saya cek lagi,” ujar Effendi.
Untuk memastikan informasi tersebut, awak media kembali melakukan konfirmasi pada Rabu (18/11/26). Dalam keterangannya, Effendi menyebutkan bahwa nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp335 juta.
“Nilai kontraknya itu Rp335 juta, Mas,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai panjang pembangunan jalan paving baru, Effendi menyampaikan bahwa panjang pekerjaan diperkirakan mencapai 160 meter.
“Kurang lebih panjangnya itu 160 meter, Mas. Kan Sampean bisa buka di websitenya, Mas, dan masyarakat juga bisa melihat langsung secara online. Saya juga enggak tahu websitenya apa,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, keterbukaan informasi publik bukan semata-mata dilakukan melalui website atau platform daring. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi secara jelas dan mudah diakses, khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi Proyek Dipertanyakan
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mengenai sosialisasi kepada masyarakat sebelum pekerjaan proyek dimulai.
Saat ditanya kapan pihak kelurahan melaksanakan sosialisasi terkait proyek tersebut, Effendi menyampaikan bahwa pembangunan itu sudah lama dinantikan warga, bahkan disebut telah diajukan sejak empat tahun lalu.
“Itu sudah ditunggu warga selama empat tahun, Mas. Warga yang mengajukan itu sudah lama. Sosialisasinya sudah dilaksanakan. Kalau untuk tanggalnya tanya saja sama Pak RW dan Pak RT, saya enggak tahu tanggalnya. Semua pekerjaan dikelola oleh warga (Pokmas). Makanya di Wonokusumo ini semua saya serahkan, yang memilih itu RW-RW, jadi saya enggak ikut-ikut,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterlibatan pihak kelurahan dalam melakukan pengawasan dan memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, mengingat proyek tersebut menggunakan dana APBD Kota Surabaya.
Data SIRUP Tunjukkan Pagu Rp660 Juta
Di sisi lain, berdasarkan penelusuran awak media melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), tercatat nilai pagu anggaran proyek tersebut mencapai Rp660.197.630, dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
Angka tersebut berbeda dengan keterangan awal Lurah Wonokusumo yang menyebutkan perkiraan anggaran sekitar Rp350 juta, maupun keterangan berikutnya yang menyebut nilai kontrak sebesar Rp335 juta.
Perbedaan nominal tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari instansi terkait. Sebab, nilai pagu dalam SIRUP dan nilai kontrak hasil pengadaan merupakan dua komponen yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah angka yang tercantum dalam SIRUP merupakan pagu untuk keseluruhan paket pekerjaan atau terdapat perbedaan ruang lingkup pekerjaan dengan nilai kontrak yang disampaikan pihak kelurahan.
Masyarakat berhak mengetahui rincian pekerjaan, volume pembangunan, nilai kontrak, serta realisasi penggunaan anggaran agar pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara dapat diawasi secara bersama-sama.
Hingga berita ini ditulis, masih diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun instansi teknis terkait mengenai perbedaan nilai anggaran tersebut, termasuk rincian panjang pekerjaan pemasangan box culvert dan paving.
Transparansi bukan sekadar memasang papan informasi proyek, melainkan juga memastikan masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai penggunaan uang rakyat secara jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Muhlas)
Editor: Red





